Singapura dan China telah menandatangani perjanjian untuk memperdalam kerja sama hukum, termasuk pembentukan platform tingkat wakil menteri baru antara kedua belah pihak yang akan bertemu setiap dua tahun sekali.
Menteri Hukum dan Dalam Negeri K. Shanmugam, yang berada di Guangzhou untuk forum hukum global, menandatangani kesepakatan dengan mitranya dari China, Menteri Kehakiman Fu Zhenghua di kota China selatan pada hari Senin (9 Desember).
Dewan Kerja Sama Hukum Singapura-China yang baru datang di tengah kerja sama hukum dan peradilan yang lebih erat antara kedua negara, bidang kolaborasi baru yang dipilih oleh para pemimpin puncak dari kedua belah pihak.
Kesepakatan yang ditandatangani pada hari Senin mencakup beberapa bidang, termasuk memperkuat supremasi hukum, penyelesaian sengketa komersial internasional, dan administrasi profesi hukum.
Pada upacara pembukaan forum pada hari Senin (9 Desember), Shanmugam mengatakan Singapura dan China meningkatkan pertukaran dan kerja sama, termasuk pada Belt and Road Initiative.
“Dengan perkembangan Greater Bay Area dan BRI, lebih banyak perusahaan China menjadi internasional. Mereka berinvestasi dalam proyek-proyek di luar negeri. Kebutuhan hukum dan penyelesaian sengketa mereka akan tumbuh. Mereka menghadirkan peluang baru bagi kita untuk bekerja sama,” katanya.
Dalam pidatonya, Shanmugam juga mengatakan bahwa bagaimana peran hukum yang dikembangkan di China akan memiliki implikasi besar pada apakah itu dapat memastikan kemakmuran berbasis luas ketika beralih dari status berpenghasilan menengah.
Di negara-negara Barat, supremasi hukum telah memungkinkan kemajuan ekonomi dan stabilitas politik dengan memastikan, antara lain, perlindungan hak milik, kepastian bisnis, kesetaraan dan akuntabilitas di hadapan hukum, proses hukum, dan penyampaian keadilan yang tidak memihak, kata Shanmugam.
“Pertanyaan untuk China adalah bagaimana membentuk konsep-konsep ini dan menyesuaikannya dengan kondisi nasional dan sistem politiknya sendiri,” katanya, seraya menambahkan bahwa bagaimana China melakukannya akan memiliki implikasi besar juga bagi negara-negara di Asia Tenggara.